PILKADA Lewat DPRD Ajang Balas Dendam Koalisi Merah putih

Lagi ramai diperbincangkan saat ini tentang PILKADA ( Pemilihan Kepala Daerah ) yang akan di kembalikan ke sistem jaman order baru yaitu dengan memlih Calon Kepala daerah melalui DPRD dan tidak langsung seperti saat ini.Banyak sekali pro dan koontra tentang Ruu Pilkada ini.Yang membuat saya sedikit heran Bapak Amien Rais yang dulu paling depan mendukung PILKADA secara langsung sekarang malah berpaling Mendukung PILKADA Melalui DPRD.Alasannya adalah agar bisa menghemat APBN.Memang cukup besar anggaran yang dikeluarkan setiap pilkada yaitu berkisar kurang lebih 30 Trilyun untuk409 kabupaten, 93 kota, dan 34 propinsi.

Ada sisi baik dan buruk dalam PILKADA yang diadakan secara langsung.Sisi baiknya rakyat bisa melihat dan mengetahui secara langsung Siapa orang yang akan memimpin mereka selama 5 Tahun Kedepan.Dengan Pikada langsung kita bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan hati rakyat.Tentu rakyat Yang pintar,yang bisa menilai seseorang dari Track recordnya.Bukan dari Besaran Uang yang ia bagikan atau banyaknya sembako yang di bagikan seperti saat-saat ini.Dengan PILKADA langsung juga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tegas dan mampu membangun daerahnya seperti Pak Basuki Tjahja Purnama ( AHOK ) Yang sekarang menjadi GUBERNUR DKI Jakarta,atau Ibu Tri Risma Harini Walikota Surabaya ,Ridwan Kamil Walikota bandung dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

PAra Pemimpin ini adalah hasil dari PILKADA langsung.Para pemimpin ini berani melakukan gebrakan untuk memperbaiki Wilayah Pimpinan mereka dan mereka ini adalah hasil Pilihan rakyat melalui PILKADA secara langsung.Tapi tidak sedikit juga yang menhasilkan pemimpin yang kurang baik seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah,yang terkenal dengan dinasty kepemimpinannya.Baik atau buruknya semua tergantung bagaimana kita mampu melihat,menilai dan memilih Pemimpin yang benar-benar akan memberikan perubahan yang baik terhadap daerah yang akan mereka pimpin kelak.

Pilkada Langsung juga memilki kekurang yang bisa menghasilkan pemimpin yang bisa terjerat korupsi.karena Ketika seseorang ingin menjadii jadi kepala daerah, ia harus mendekati Partai Politik. Menurut undang-undang,Parpol yang harus mereka dekati adalah parpol yang mempunyai lebih dari 15% perolehan suara di pemilu sebelumnya . Jika tidak maka sang calon harus mencari dukungan dari parpol lain agar total perolehan suaranya lebih dari 15%.Hal ini biasanya di manfaatkan oleh masing-masing parpol untuk melakukan negosiasi harga agar bisa mendukung sang calon.Bukan hanya itu saja,ketika sudah memasuki masa kampanye,sang calon pun harus menggelontorkan dana untuk kampanye yang cukup besar.Bahkan untuk setingkat KADES saja harus mengeluarkan dana kurang lebih 200 Juta Rupiah hanya untuk kampanye.Sebenarnya dana itu bisa diminimalisir jika saja sang calon kepala daerah sudah memiliki track record yang bagus di daerahnya.

PILKADA melalu DPRD pun ada baik dan buruknya.Baiknya bisa menghemat dana PILKADA langsung yang sebsesar 30 Triliun.Akan tetapi Pilkada melalui DPRD akan sangat besar memunculkan kasus-kasus korupsi yang lebih terstruktur dan masive lagi.Karena setiap calon Kepala Daerah pastinya akan melakukan deal-deal politik agar dirinya mampu menjadi Kepala daerah.

Menurut Opini saya mau PILKADA LANGSUNG ataupun PILKADA Melalui DPRD semuanya tetap tidak akan mampu mengurangi kasus korupsi.Kecerdasan kita sebagai warga negara lah yang akan mampu untuk mengurangi hal tersebut.Semoga ini murni untuk kebaikan rakyat dan bukan hanya ajang balas dendam dari koalisi merah putih .Bagaimana menurut anda ?

Tweet